PENCARIAN

BERITA TERATAS

KOMENTAR

    POLING
    Bagaimana Menurut Anda Website Ini?

    Sangat Bagus
    Bagus
    Cukup
    Kurang

    Lihat Hasil Poling


    ARSIP PONDOK

      June 2017 (1)

      December 2016 (1)

      November 2016 (2)

      September 2016 (1)

      February 2016 (1)

      March 2014 (1)

      May 2013 (18)

      April 2013 (4)


    AGENDA


    Beranda » pdf » Pendidikan Diniyah Formal

    Minggu, 27 November 2016 - 18:54:55 WIB
    Pendidikan Diniyah Formal
    Diposting oleh : Administrator
    Kategori: pdf - Dibaca: 1739 kali

     Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA.

    Pendidikan Diniyah Formal

     

    Tahun Ajaran 2015/2016 mulai operasional satuan pendidikan Diniyah Formal, atau disingkat PDF. Ada delapan satuan pendidikan yang dirintis sebagai PDF berdasarkan koordinasi Lembaga pengembangan pesantren dan Diniyah (LPPD) Jawa Timur dan kementrian Agama RI, masing-masing : 3 lembaga di Jawa Timur, 2lembaga di Jawa Tengah, 2lembaga di Jawa Barat dan 1lembaga di Aceh sebagai representasi area luar Jawa.

    Khusus di Jawa Timur, Rintisan PDF di kembangkan di pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Grenggong Kraksaaan Probolinggo. Kedelapan rintisan PDF ini telah intens melakukan koordinasi, telah studi banding manajemen pembelajaran bahasa arab Libanon, dan sekarang sudah mulai penerimaan siswa baru, siswa PDF sesuai jenjang satuan pendidikan masing-masing.

    Pengelola PDF ikut dilibatkan


    Dan kedelapan, terbuka peluang bagi "pesantren besar" untuk mengembangkan PDF-PDF baru. Kategori "pesantren besar" sebagai syarat perintisan PDF, adalah pesantren yang memiliki santri yang khusus belajar diniyah minimal 300 orang.


    Penamaan satuan pendidikan dengan nama PDF, sesuai dengan nomenklatur perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional, PP No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan PMA No.13 Tahun 2014 tentang keagamaan islam yang telah berlaku sejak tanggal 18 juni 2014. Dalam UU dan PP tersebut ditegaskan, bahwa pendidikan keagamaan islam terdiri dari pesantren dan diniyah, sedang PMA nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam mengatur tentang pesantren dan pendidikan diniyah. PMA ini diprediksi akan memperkokoh khittah pesantren sebagai institusi yang menyiapkan santri sebagai mutafaqqih fiddin (Ahli ilmu Agama) yang merupakan misi utama awal pendirian pesantren di Indonesia. Khittah pesantren ini akan lebih fokus karena eksistensi pesantren selafiyah di perkokoh, sedang pengembangan varian pesantren di buka lebar-lebar, sehingga inovasi pesantren sesuai ke khasannya masing-masing menjadi lebih terjamin. Kenapa? Karena di Indonesia selama berabad-abad belum memiliki payung hukum terkait pengembangan pesantren. Payung hukum baru ada sejak berlakunya UU No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional, PP No.55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan PMA No.13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam.


    Implementasi PMA ini menjadi sangat penting karena, secara historis, sejak diberlakukannya SKB tiga menteri tahun 1975 (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam negeri) tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, maka ijazah dan lulusan madrasah di nilai sama dengan ijazah lulusan umum yang setingkat. Selain itu, terjadi perubahan dalam skala masif madrasah diniyah menjadi MI, MTS, dan MA baik didalam maupun luar pesantren yang dinamakan pendidikan umum berciri khas agama Islam. Juga, berdirinya berbagai jenjang, jenis dan satuan pendidikan (Pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas agama Islam maupun pendidikan kejuruan mulai pendidikan dasar (SD/MI, MTS/MTS), pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK) sampai dengan pendidikan tinggi di pesantren. Terjadinya perubahan orientasi pendidikan tersebut dapat mnengakibatkan fenomena degradasi ilmu keislaman di pesantren.


    Selain mengatur tentang pesantren, PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam juga mengatur tentang pendidikan diniyah, dan sekaligus memberikan pengembangan pendidikan diniyah ke depan. pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang terdiri atas : (1) Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan islam oleh dan berada di dalam pondok pesantren secara terstruktur dan jenjang pada jalur pendidikan formal, (2) pendidikan diniyah formal adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah tak miliyah, pendidikan AL-QUR'an, Majelis taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal, dan (3) pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.


    Perjenjangan pendidikan diniyah terdiri atas : (1) pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar: pendidikan diniyah formal ula terdiri atas 6 tingkat sederajat dengan SD/MI, dan pendidikan diniyah formal wustha terdiri dari atas 3 tingkat sederajat dengan SMP/MTS, (2) Pendidikan diniyah formal  jenjang pendidikan menengah bentuk pendidikan diniyah formal ulya terdiri atas 3 tingkat sederajat dengan SMA/MA/SMK., dan (3) pendidikan diniyah formal dengan jenjang pendidikan tinggi berbentuk  ma'ahad ali.


    Dari deskripsi dan analisis tersebut, kita bisa memahami, bahwa PMA ini merupakan peraturan lebih operasional. Kenapa? karena tiga tahun setelah di undangkan PP No.55 tahun 2007 baru terbit PMA No. 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah, tetapi PMA yang mengatur pendidikan keagamaan islam belum ada, bahkan sempat terjadi tarik ulur. Pernah terbit PMA No. 3 tahun 2012 tentang pendidikan keagamaan islam pada tanggal 21 february dan terdaftar dalam lembaran negara tanggal 24 february 2012, namun belum sempat disosialisasi, PMA tersebut kemudian dicabut melalui PMA No.9 tahun 2012 pada tanggal 19 juni 2012. Jadi ada masa vakum yang cukup lama. Baru kemudian, tanggal 18 juni 2014 PMA No.13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam.


    Meskipun PMA ini hanya mengatur tentang pesantren dan pendidikan diniyah, namun implikasinya terhadap pengembangan pendidikan islam menjadi sangat strategis dan signifikan. Inilah untuk pertama kalinya selama berabad-abad sejak berdirinya pesantren dan pendidikan diniyah sebagai institusi pendidikan yang memiliki payung hukum pendidikan berupa undang-undang.


    Dan, yang sangat membanggakan, bahkan lebih memberikan harapan prospek lebih baik, karena potensi pemikir dan pengelola PDF sekaligus dilibatkan dalam mendesain standard isi dan standard kompetensi lulusan PDF. Sungguh, ini permulaan yang baik, karena kementrian Agama RI telah melibatkan para pemikir dan pengelola PDF secara emosional, intelektual, dan praktikal dalam pengembangan PDF. Bukankah Begitu? Wallahu a'lam. (*) 


    Sumber : Radar Jember Jum'at 13 maret 2015



    Asmaul Husna


    KALENDER


    MINI CHAT